No.

PERATURAN PELAKSANAAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

SUBSTANSI TERKAIT

PERDA DAN PERKADA YANG TERDAMPAK

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1.

PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.    Kesehatan

2.    Tenaga Kerja

1.      Penerbitan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk

2.      NSPK pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3.      Pengawasan (rutin dan insidental)

4.      Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko

5.      Sanksi bagi pejabat pemerintah

6.      Sanksi administratif terhadap pelaku usaha

1.     Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal

2.     Perbup Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

3.     Perbup Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan secara elektronik pada Dinas PM PTSP;

Disesuaikan

2.

PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Penanaman Modal

1.      Penyelenggaraan Perizinan

2.      Tata Hubungan Kerja

3.      Kelembagaan DPMPTSP

1.     Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;

2.     Perbup Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas PM PTSP;

3.     Perbup Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan secara elektronik pada Dinas PM PTSP;

Disesuaikan

3.

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1.      Perubahan kewenangan

2.      Perencanaan pelindungan dan pemberdayaan KUMKM merupakan bagian dari RPJMD

3.      Pengendalian

4.      Pelindungan dan pemberdayaan

5.      Pengecualian UMK untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil

1.     Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;

2.     Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;

Disesuaikan

4.

PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1.      Pengaturan modal dasar usaha mikro dan usaha kecil

2.      Kriteria usaha mikro dan usaha kecil

1.     Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal

2.     Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaam Perseroan Daerah;

3.     Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;

Disesuaikan

5.

PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

-

6.

PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Keuangan

1.      Penyesuaian tarif pajak dan retribusi

2.      Evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi

1.     Perda Nomor 02 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

2.     Perda Nomor 03 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

3.     Perda Nomor 04 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

4.     Perda Nomor 05 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

5.     Perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang BPHTB Kabupaten Jeneponto;

Disesuaikan

7.

PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.    Pembinaan dan Pengembangan BUMDes

2.    Pemberian Insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi

3.    Pemberian Bantuan dan Pinjaman

1.     Perda Nomor 02 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

2.     Perda Nomor 03 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

3.     Perda Nomor 04 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

4.     Perda Nomor 05 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

5.     Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

6.     Perbup Nomor 08.c Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 08.c Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

7.     Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

8.     Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa TA. 2021;

Disesuaikan

8.

PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.    Pengawasan Standar Prasarana dan persyaratan pemasaran

2.    Tanggung Jawab Pembangunan Rumah

1.     Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

2.     Perbup Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2018 – 2022;

9.

PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.    Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan Rumah Susun

2.    Sertifikat Laik Fungsi

3.    Pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun

1.    Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

Disesuaikan

10.

PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Perubahan kewenangan:

1.      Sub Urusan Jasa Konstruksi: Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi

2.      Pengembangankeprofesian berkelanjutan

3.      Pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) kepada Kab/Kota dan masyarakat jasa konstruksi

4.      Pengawasan penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi terhadap pembiayaan APBD Kab/Kota

5.      Pembinaan jasa konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi

6.      Penerapan sanksi administratif

1.     Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Disesuaikan

11.

PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jas Konstruksi

1.      Retribusi pengurusan lisensi arsitek

2.      Penyelenggaraan penerbitan lisensi arsitek

12.

PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.    Standar bangunan gedung kantor

2.    Rencana kebutuhan pembangunan

3.    Pemeliharaan bangunan gedung negara

4.    Dana dekonsentrasi

5.    Pembinaan dan pengawasan

1.     Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

2.     Perbup Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2018 – 2022;

Disesuaikan

13.

PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

-

14.

PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendag

Pertanahan

Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan

1.     Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2.     Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

3.     Perbup Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Disesuaikan

15.

PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pertanahan

1.      Perencanaan

2.      Persiapan

3.      Pelaksanaan

4.      Penyerahan hasil

5.      Pendelegasian persiapan pengadaan tanah

1.     Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2.     Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

3.     Perbup Nomor 4 Tahun 20221 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Program Sertifikasi Lintas Sektor dan/atau Program Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Jeneponto;

Disesuaikan

16.

PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Pertanahan

1.              Pengaturan tentang kawasan dan tanah telantar               untuk dimanfaatkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional

2.              Pemerintah daerah memberikan data dan menyampaikan usulan pemanfaatan tanah terlantar

1.     Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2.     Perbup Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Disesuaikan

17.

PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.   Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.   Kelautan dan Perikanan

3.   Penanaman Modal

4.   Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5.   Pertanahan

Rencana Tata Ruang Wilayah

1.     Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 – 2031;

Disesuaikan

18.

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.    Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.    Kesehatan

Mencabut:

1.      PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

2.      PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

3.      PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air

4.      PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

5.      PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

1.     Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;

2.     Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Ruang Terbuka Hijau;

3.     Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.     Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

5.     Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;

Disesuaikan

19.

PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Lingkungan Hidup

Mencabut:

1.      PP No. 44 Tahun 2OO4 tentang Perencanaan Kehutanan

2.      PP No. 1O4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

3.      PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 105 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

4.      PP No. 6 Tahun 2OO7 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah denganPP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

5.      PP No. 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan

PP No. 60 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan

6.      PP No. 35 Tahun 2OO2 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan

PP No. 58 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2OO7 tentang Dana Reboisasi

7.      PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

8.      PP No. 72 Tahun 2OlO tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan

Negara

20.

PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

-

21.

PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan Sumber Daya Mineral

Mencabut:

1.             PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014                tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.             PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

3.             PP No. 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian

Bonus Produksi Panas Bumi

4.             PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

22.

PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Pertanian

Kewenangan Daerah:

1.      Mendorong kemitraan di bidang pertanian

2.      Pemuliaan perbenihan tanaman hortikultura

3.      Sistem informasi pertanian

1.     Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani;

2.     Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;

Disesuaikan

23.

PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan

1.      Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah (RIPPD)

2.      Budidaya ikan

3.      Pembinaan standar mutu dan keamanan hasil perikanan

4.      Fasilitasi pemasaran

5.      Diklat pengawakan kapal perikanan

6.      Pelabuhan Perikanan

7.      Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan

1.     Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu Regional Timur Kabupaten Jeneponto;

2.     Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 – 2031;

3.     Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil;

4.     Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2033;

Disesuaikan

24.

PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Perindustrian

1.      Ketersediaan dan penyaluran bahan baku

2.      Pengawasan bahan baku

3.      Peran serta masyarakat

4.      Manajemen Air

1.    Perbup Nomor 26 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Disesuaikan

25.

PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Perdagangan

1.      Pasar rakyat

2.      Pembinaan label berbahasa Indonesia

3.      Pembinaan pengembangan dan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan

4.      Pengembangan ekspor

5.      Perluasan akses pasar produk dalam negeri

6.      Promosi dagang di luar negeri

7.      Pameran dagang (internasional, nasional, lokal)

8.      Pengawasan di bidang perdagangan

1.     Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pasar Desa;

2.     Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

3.     Perbup Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penataan, pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

4.     Perbup Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Disesuaikan

26.

PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perhubungan

1.      Penanganan dampak lalu lintas

2.      Pengembangan rancang bangun kendaraan bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun kendaraan bermotor

3.      Pembangunan terminal penumpang

4.      Pengoperasian terminal penumpang

5.      Subsidi angkutan Peran serta masyarakat

1.     Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Nama-Nama Jalan

Disesuaikan

27.

PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Perhubungan

1.      Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur

2.      Unit penyelenggara Pelabuhan

3.      Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut

4.      Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau

28.

PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

Perhubungan

-

29.

PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

Perhubungan

Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum

30.

PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1.    Tenaga Kerja

2.    Pendidikan

1.    Pendapatan Daerah dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)

2.    Pembinaan          dan pengawasan

1.    Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Disesuaikan

31.

PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

Ketenagakerjaan

1.    Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

2.    Alih daya

3.    Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

4.    Pengawasan

5.    Sanksi administratif

1.    Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

2.    Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Disesuaikan

32.

PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Ketenagakerjaan

-

33.

PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Proram Jaminan Kehilangan Pekerjaan

1.    Ketenagakerjaan

2.    Keuangan

-

34.

PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Agama

-

35.

PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Agama

1.      Lembaga Pemeriksa Halal

2.      Pengawasan Jaminan Produk Halal

3.      Pembiayaan Sertifikat Halal

36.

PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus

-

37.

PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Perdagangan

-

38.

PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

1.    Perdagangan

2.    Perindustrian

-

39.

PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah

Tata Ruang

1.      Batas Daerah

2.      Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP dengan RTRWK

3.      Revisi RTRWK

1.    Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 – 2031;

Disesuaikan

40.

PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

-

41.

PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

-

42.

PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Komunikasi dan Informatika

-

1.    Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;

Disesuaikan

43.

PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

Rumah Sakit

1.      Akreditasi rumah sakit

2.      Pembinaan dan Pengawasan Perizinan

3.      Sanksi

4.      Rumah sakit milik Pemerintah Daerah

1.    Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

2.    Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Kesehatan;

Disesuaikan

44.

PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

-

45.

PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya

Penanaman Modal

-

1.    Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal

Disesuaikan

46.

Perpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Perumahan dan Permukiman

-

47.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Penanaman Modal

1.    Bidang Usaha Tertutup

2.    Bidang Usaha Terbuka

1.    Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal

Disesuaikan

48.

Perpres Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

-

49.

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

1.    Penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

2.    Pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD